Dua Mantan Menteri Kabinet Jokowi Membedah Demokrasi di Makassar

Sudirman Said (kedua dari kiri), Ferry M Baldan (ketiga dari kiri), dan Said Didu (kanan) saat diskusi panel di Makassar. foto: acil/tilik.id

TILIK.ID, Makassar— Dua mantan menteri Kabinet Kerja Pemerintahan Jokowi hadir di Makassar dalam diskusi panel, Selasa (18/9). Keduanya adalah Sudirman Said dan Ferry Mursyidan Baldan.

Sudirman Said adalah mantan Menteri ESDM sedangkan Ferry Mursyidan Baldan adalah mantan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional.

Diskusi panel digelar Universitas Bosowa (Unibos) Makassar dengan tema Demokrasi Substansial Menuju Masyarakat Madani.

Selain Sudirman Said dan Ferry Mursyidan Baldan, tampil pula pembicara yang juga pengamat kebijakan publik dari Jakarta, yakni Said Didu.

Ferry mengatakan, negara telah menjadikan sistem demokrasi sebagai anutan politik bangsa ini untuk pengelolaan  negara, kepemimpinan dan kekuasaan.

Tentu harapannya adalah bagaimana proses demokratisasi ini berjalan secara baik, sesuai tujuannya. Sejalan dengan itu, proses penyempurnaan terus berjalan agar substansi demokrasi benar-benar menjadi hak politik masyarakat.

“Namun di saat kita sedang menuju proses demokrasi untuk  membangun peradaban politik,  banyak hambatan. Demokrasi hanya sekadar prosedural,  bukan lagi substansial,” katanya.

Dari sekadar prosedural ini, Ferry mengatakan, sebenarnya kita telah kehilangan kesempatan membangun peradaban.  Politik sudah diframing sedemikian rupa sehingga muncul benturan-benturan antar masyarakat.

Ferry mencontohkan, maraknya larangan-larangan mensosialisakan tagar. “Kalau aspirasi-aspirasi ini dilarang, maka untuk apa ada Pilpres,” katanya.

Banyak contoh lain hilangnya etika politik bangsa ini. Ulama dikriminalisasi, lawan politik dihadang dengan alat hukum, pengusaha pun terancam oleh kasus-kasus lain.

Lantas apa yang harus dilakukan? Ferry menyarankan kembalikan hak dan kedulatan rakyat untuk memilih. Jangan dipersekusi, dihambat, dan dilemahkan.

“Publik yang berkreasi, seperti istilah Power of Emak-emak teruslah diberi ruang gerak, istilah generasi milenial juga jangan jadi sesuatu yang menghambat. Karena pada akhirnya, demokrasi substansial adalah memberi peran politik bagi masyarakat, mengakui hak-hak politik rakyat,” katanya.

Bagi Ferry, semua itu kembali pada kepemimpinan nasional. “Kita mau sampai pada demokrasi substansial atau harus terus pada prosuderal saja? Ini harus dihentikan,” ujarnya.

Sementara Sudirman Said menceritakan dirinya yang mendadak politisi.  Dikatakan, pada 2006 ada film berjudul mendadak dangdut. “Kalau saya mendadak politisi,” katanya disambut gelak tawa ratusan peserta diskusi.

Sudirman Said mengatakan, kondisi saat ini tidak kondusif.  Pengamat dalam keadaan takut, khawatir dipersekusi,  media, terutama media mainstream, dibatasi.

“Ini sangat mengkhawatirkan. Etika demokrasi kita sudah kehilangan substansi, politik mahal, orang-orang yang punya kecerdasan, jujur, namun tidak terpilih karena biaya mahal,” katanya.

Dikatakan, politik itu sebenarnya mulia. Minimal ada 3 hal penting yang diatur proses politik. Pertama,  UU atau aturan politik,  kedua penunjukan pejabat publik, dan ketiga proses demokratisasi.

Dalam kondisi ini pula, masih ada yang baik, yaitu ada kepala daerah dari berbagai latarbelakang. Ada profesor, ada pengusaha, dan lainnya.  Dari sini ada yang populer dan ada yang hanya punya kemampuan.

“Pilih mana orang populer tapi tidak mampu atau pilih mempopulerkan orang tidak mampu. Saya pilih dua-duanya, saya pilih dimix saja,” katanya.

Sudirman Said memberi point, bahwa untuk menuju kepada demokrasi substansial, perlu kejelasan finansial, menciptakan figur yang  teleskopik,  dan kepemimpinan nasional yang kuat.

“Soal finansial, pemerintah harus memberi pembiayaan untuk sumbersaya politik. Setelah tidak menjadi pejabat publik, dikembalikan lagi pada profesinya,” kata dia.

Said Didu yang tampil terakhir menyinggung fenomena negara yang salah tabiat.  Demokrasi bangsa ini telah kehilangan kebahagian.  Tak tanya itu, kita pun kehilangan persahabatan.

“Yang menjadi ketakutan lain,  siapapun takut bertransaksi, semua sudah ditakuti. Ini sudah membangun otoritarian berbasis demokrasi,” katanya.

Dikatakan, negara ini sudah kehilangan harapan, sudah kehilangan orientasi. Presiden sekarang paling sibuk. Sibuk bagi-bagi sertifikat, sibuk pasang foto di jalan tol.

Yang kita tidak habis pikir, katanya, adalah pencitraan yang luar biasa. “Masak tiap selesai bangun jalan 100 meter diresmikan. 100 meter selesai lagi diresmikan lagi. “Ini ada apa?” ujarnya.

“Biasanya yang bagi-bagi sertifikat adalah lurah, tapi ini kok presiden. Semua masalah-masalah teknis mau diurus,” katanya lagi.

Dia pun bertanya, apa yang diharapkan dari kondisi ini?  Masalah demokrasi kita adalah demokrasi cukong yang ditunjukkan bangsa ini.  Cukong yang telah mengatur. BUMN sudah jadi bancakan dan politik transaksional. (lms)

Sumber : http://www.tilik.id/read/2018/09/18/8074/dua-mantan-menteri-kabinet-jokowi–membedah-demokrasi-di-makassar


Oleh : ePO

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *