Ferry MB: Kembalikan Demokrasi Substansial menjadi Hak Politik Masyarakat

Sudirman Said, Ferry M Baldan, dan Said Didu dalam diskusi di Universitas Bosowa Makassar, Selasa malam (18/9). foto: acil/tilik.id

TILIK.ID. Makassar— Mantan Menteri Agraria dan Tata Ruang Kabinet Kerja Pemerintahan Jokowi, Ferry Mursyidan Baldan, hadir menjadi pembicara pada diskusi Panel di Universitas Bosowa Makassar, Selasa malam (18/9). 
 
 Ferry tampil bersama mantan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) 
Sudirman Said, dan pengamat kebijakan publik Said Didu.

Diskusi  bertema Demokrasi Subatansial Menuju Masyarakat Masani itu dipandu Moderator Sutrisno Muslimin dan dihadiri 300-an audiens utamanya mahasiswa.

Ferry menjawab pertanyaan mahasiswa, dosen dan intelektual yang memadati auditorium Menara Bosowa  Makassar mengatakan, Demokrasi meniscayakan suatu proses kontestasi menjadi simbol peradaban bangsa.

“Sebagai pilihan politik, maka tantangan bangsa ini adalah mengembangkan pelaksanaan demokrasi sebagai indikator  kemajuan peradaban bangsa,” katanya.

Mantan Ketua Umum PB HMI ini mrngatakan, pendangkalan makna demokrasi akan semakin menjauhakan peradaban demokrasi, yang pada akhirnya membuat demokrasi menjadi sekadar proses administratif. 

“Menjadikan demokrasi sekadar proses administratif melahirkan pelanggaran asas pemilu diposisikan hanya sebagai pelanggaran administratif,” bebenya.

Lebih jauh, kata Ferry, praktik  demokrasi memiliki ‘celah/loop hole yang menjauhkan proses demokrasi yang substantif. 

“Pendangkalan proses demokrasi terindikasi dari adanya masalah yang tak diselesaikan. Seperti DPT, tudingan pelanggaran kampanye, mekanisme perhitungan suara, politik uang pemilu sebagai tindak pidana, kriminalisasi tokoh masyarakat dan agama, framing terjadinya konflik horizontal terhadap perbedaan pilihan politik,” katanya.

Lalu apa yang harus dilakukan masyarakat dan cendikiawan? Ferry mengajak menghdupkan energi masyarakat untuk melundungi hak hidup  dan hak politiknya dalam proses demokrasi.

“Juga berperan aktif menjauhkan masyarakat terhadap praktik politik uang dalam pemilu,” katanya.

Selain itu, meredam dan memediasi ketegangan yang ada di masyarakat dalam pemilu yang mengarah pada pengkotak-kotakan masyarakat. 

“Mari kita kawal potensi kecurangan dalam Pemilu 2019 yang dilakukan serentak, seperti penggunaan hak pilih oleh yang tidak berhak, memastikan hasil perhitungan suara di TPS sampai secara utuh pada proses rekapitulasi suara di KPU,” ungkap Ferry.

Dia pun berharap masyarakat, mahasiswa dan cendikiawan untuk mengingatkan dan terus menjadi energi yang mengokohkan netralitas alat negara dalam kontestasi Pemilu 2019.

“Hadirkan idealisme kaum milenial dan energi kesetiaan emak-emak untuk mengawal Pemilu 2019 sebagai simbol peradaban bangsa,” pungkasnya. (lms)

Sumber : http://www.tilik.id/read/2018/09/19/8075/ferry-mb:-kembalikan-demokrasi-substansial-menjadi-hak-politik-masyarakat


Oleh : ePo

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *