Sudirman Said: Agar Tidak Terjadi Lagi Jual-Beli Jabatan, Prabowo Menang Kita Naikkan Gaji Pegawai Negeri !

Katasandi – Direktur Materi dan Debat Badan Pemenangan Nasional Prabowo Subianto-Sandiaga Salahuddin Uno, Sudirman Said, mengatakan pasangan nomor urut 02 itu sudah menyiapkan pelbagai strategi untuk mencegah praktik dagang jabatan di lingkungan pemerintah. Di antaranya dengan meningkatkan alokasi dana partai politik lewat anggaran negara, menaikkan gaji pegawai, serta menambah anggaran Komisi Pemberantasan Korupsi.

“Harus ada pembenahan secara keseluruhan, yang diikuti dengan kepemimpinan yang baik,” kata Sudirman, kemarin. Bila menteri atau kepala daerahnya memiliki integritas tinggi dan tidak tertekan untuk mengembalikan modal politik, “Yang di bawah akan mengikuti.”

Sudirman menerangkan, Prabowo-Sandi menawarkan solusi itu setelah melihat beberapa kasus dagang jabatan yang diungkap KPK. Misalnya, kasus suap yang melibatkan M. Romahurmuziy. Mantan Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan itu diduga menerima suap terkait dengan dagang jabatan di Kementerian Agama.
Isu jual-beli jabatan pemerintahan diperkirakan akan mengemuka dalam debat calon presiden antara Joko Widodo dan Prabowo, Sabtu pekan ini. Tema debat putaran keempat tersebut meliputi persoalan pemerintahan, ideologi, hubungan internasional, serta pertahanan dan keamanan.

Menurut Sudirman, jual-beli jabatan pemerintahan yang diungkap KPK dalam lima tahun terakhir menjadi pijakan Prabowo-Sandi dalam merumuskan proposal kebijakan. Ia pun menilai selama ini pemerintah abai atas cacatnya sistem rekrutmen pejabat negara yang melanggengkan praktik jual-beli jabatan.

Bila memenangi pemilu, menurut Sudirman, Prabowo-Sandi akan mengusulkan penambahan dana partai politik. Tujuannya untuk mencegah “mahar politik” yang dibebankan partai kepada calon kepala daerah.

Ketua Bidang Informasi Publik Partai Gerindra, Dirgayuza Setyawan, menambahkan, Prabowo-Sandi mengusulkan kenaikan dana partai 10 kali lipat menjadi Rp 10 ribu per suara. Mereka pun menjanjikan penambahan biaya kampanye yang ditanggung negara. “Item yang ditanggung saat ini masih sangat terbatas. Seharusnya bisa ke item lain, seperti saksi atau seluruh biaya kampanye,” kata dia dalam acara diskusi visi-misi calon presiden bersama Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, kemarin. Dirga meyakini penambahan anggaran partai, juga kenaikan gaji pegawai, bakal ampuh mencegah korupsi dan dagang jabatan.

Solusi lain yang ditawarkan Prabowo-Sandi, kata Dirga, adalah penambahan anggaran KPK agar lembaga ini semakin leluasa memberantas korupsi. “Kami juga berkomitmen membentuk KPK di daerah,” katanya.

Pakar administrasi negara dari Universitas Indonesia, Dian Puji Simatupang, mengatakan solusi yang ditawarkan kubu Prabowo-Sandi ini cenderung bersifat jangka panjang. Padahal pemerintah butuh program jangka pendek, seperti memperkuat pengawasan pemerintah pusat atas pengisian jabatan di daerah. Selama ini, kepala daerah mengisi jabatan berdasarkan seleranya karena memang berwenang. “Setidaknya dibuat sistem assessment ulang oleh pejabat pusat,” katanya.

Dian juga menyarankan agar Prabowo-Sandi berani mengambil langkah radikal, seperti menempatkan inspektorat di daerah di bawah Kementerian Dalam Negeri dan tidak lagi bertanggung jawab kepada kepala daerah. “Sehingga inspektorat tidak dikendalikan kepala daerah dan pengawasan bisa berjalan,” kata Dian.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *