Catatan KIPP Tentang Pelaksanaan Pungut Hitung Suara Pemilu Serentak 2019

Latar belakang

Kipp Indonesia melakukan pemantauan di 28 Provinsi di Indonesia, dan pemantauan intensive di 11 provinsi, yakni Jawa barat, DKI Jakarta, Jawa Timur, Banten, Sultra, Kaltim, Malut. Maluku, Sumbar, Sumut dan jambi. Dari pemantauan di 28 provinsi tersebut, KIPP Indonesia mencatat bahwa menjelang hari pungut hiung suara (Tungsura) 17 April 2019, ada beberapa catatan yang melatar belakangi pelaksnaan pemilu 2019, beberapa diantaranya :

1. Masalah buruknya data pemilih, yang berlarut-larut dan sempat menjadi polemic, merupakan indicator lemahnya perlindungan terhadap hak konstitusional pemilih dalam pemilu 2019. Kondisi ini berasal dari belum selesainya perekamana data penduduk oleh Kemendagri dan tak terselesaikan dalam pemutakhiran data yang dilakukan oleh KPU.

2. Proses kandidasi yang dimulai dari pendaftaran Partai Politik peserta pemilu, pencalonan pasngan presiden dan wakil presiden, pencalonan anggota DPR, DPD dan DPRD, diwarnai dengan gugatan untuk pendaftaran parpol peserta pemilu, serta munculnya isu politik uang dalam kandidasi capres dan cawapres.

3. Masa kampanye yang panjang, tidak menjadikan pola komunikasi dialogis antara kandidat dan calon pemilih, sehingga yang paling Nampak muncul adalah.

4. Kampanye capres mendominasi wacana pubik, baik dari sisi media maupun dalam perbincangan public, sehingga mengurangi wacana dan kampanye pemilu legislative, hal ini menimbulkan potensi pemilu yang transaksional tidak dialogis antara kandidat dengan calon pemilih.

5. Masalah logistic yang mencuat mengesankan KPU kurang membuka diri dan menyampaikan perkembangan informasi mengenai informasi logistic, sehingga pada saat menjelang pemungutan suara baru diketahui public soal kekurangan logistic pemilu di beberapa daerah, seperti belum sampaiknya logistic di ribuan TPS di seluruh Indonesia sampai H-1 seperti yang terjadi di Teluk Bintuni dan Jayapura, juga di Jawa Barat. Beberapa kekurangan logistic dari jenis segel, C plano, C1 hologram dan surat suara.

6. Isu netralitas ASN, TNI dan Polri menjadi sorotan public, karena ditengarai banyak PNS yang ikut dalam memengaruhi pilihan masyarakat, ilkut serta dalam kegiatan yang bisa dinilai sebagai kegiatan kampanye, atau menyampaikan keberpihakkannya di social media. Di masyarakat juga muncul tudingan yang mengindikasikan ketidak netralan oknum TNI polri dalam pemilu 2019 ini.

7. Isu penyalahgunaan sumberdaya negara, baik berupa jabatan maupun sumberdaya lainnya seperti anggaran negara untuk mendukung kandidat tertentu dalam pemilu 2019, khsusunya dalam pemilihan pasangan presiden dan wakil presiden.

8. Isu surat suara rusak dan yang tercoblos cukup marak di berbagai daerah, bahkan juga terjadi di PPLN Malaysia misalnya, pemantauan KIPP dengan melakukan fack finding ke Malaysia menunjukan adanya potensi pelanggaran hokum pemilu.

9. Isu politik uang yang sangat marak khsusunya dalam pemilu legislative, DPR dan DPRD, dengan adanya  puluhan inisden OTT pelaku politik uang yang terjadi menjelang pungut hitung, serta banyaknya laporan masyarakat tentang politik uang saat masa tenang.

RILIS MEDIA KOMITE INDEPENDEN PEMANTAU PEMILU (KIPP)

Komite Independen Pemantau Pemilu (KIPP) telah melakukan pemantauan terhadap proses dan tahapan pelaksanaan pemilu serentak 2019. Metode  pemantauan yang dilakukan KIPP menggunakan pendekatan analisis media, berdasarkan laporan masyarakat serta informasi dan laporan yang dikirimkan relawan KIPP yang diterjunkan di sejumlah daerah. KIPP menerjunkan 4000 orang relawan pemantau pemilu sepanjang H-7 hingga hari H pelaksanaan pemilu. Pemantauan dilakukan secara intensif jelang pelaksanaan tahapan pemungutan suara.

Dari hasil analisis media, KIPP telah menghimpun sejumlah informasi yang tersebar di media nasional terkait pelaksanaan tahapan pemungutan suara. Dari informasi yang telah direkapitulasi, didapati sejumlah pelanggaran dan isu kritikal yang seharusnya dapat segera ditindaklanjuti dengan baik. Untuk kategori pelanggaran yang dimaksud meliputi; i) Pelanggaran Administrasi; ii) Pelanggaran Pidana; iii) Politik Uang; iv) Kepatuhan Panitia Penyelenggara; v) Kekerasan /Keamanan; vi) Logistik; vii) Hak Pilih; viii) Netralitas ASN. Berikut rekapitulasi pelanggaran yang dilakukan oleh KIPP sepanjang H-7 hingga H-1 proses pemilu serentak yang telah dikategorisasikan.

 

KATEGORI PELANGGARAN BERDASARKAN METODE ANALISIS MEDIA

No Kategori Pelanggaran Wilayah Jumlah
i Pelanggaran Administrasi Jakarta, Jawa Tengah 4 kasus
ii Pelanggaran Pidana
iii Politik Uang Jawa Timur, Jawa Barat, Jakarta, Jawa Tengah, Papua, Madura, Nias, Sulawesi Tenggara, Maluku Utara, Sumatera Utara, Sulawesi Tengah, NTB 17 kasus
iv Kepatuhan Panitia Penyelenggara Sumatera Barat, Sulawesi Selatan, Jawa Barat, Bali, Aceh. 5 kasus
v Kekerasan /Keamanan Jawa Barat, Jawa Tengah 2 kasus
vi Logistik
vii Hak Pilih
viii Netralitas ASN Sulawesi Selatan, Jawa Barat 2 kasus

 

KATEGORI PELANGGARAN BERDASARKAN METODE PENGUMPULAN INFORMASI/PENGADUAN/LAPORAN RELAWAN DAN MASYARAKAT

No Kategori Pelanggaran Wilayah Jumlah Kasus
i Pelanggaran Administrasi Jawa Barat 1
ii Pelanggaran Pidana
iii Politik Uang
iv Kepatuhan Panitia Penyelenggara Jawa barat 1
v Kekerasan /Keamanan
vi Logistik Maluku utara, jakarta barat, kaltim, jawa barat 11
vii Hak Pilih Jambi, jakarta barat 2
viii Netralitas ASN sumbar 1

 

Temuan Berdasarkan Laporan/Informasi/Pengaduan Relawan KIPP dan Masyarakat H-1 hingga hari H

❖ Dalam pelaksanaan pemilu sampai dengan pemungutan suara relawan KIPP menemukan beberapa dugaan pelanggaran dan administratif lainnya. Di Propinsi Jambi relawan menemukan adanya pemilih yang tidak mendapatkan undangan untuk mencoblos (C6), padahal namanya tercatat dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) meskipun pemilih yang tidak memiliki C6 tetap bisa memilih dengan menunjukan e-KTP namun C6 adalah bentuk negara untuk mengingatkan kepada warganya untuk bisa memilih, hal ini menjadi pertanda ada petugas KPPS yang lalai terhadap tugas-tugasnya.

 

❖ Dalam pelaksanaan pemungutan suara terdapat surat suara yang tertukar, seharusnya surat suara untuk dapil I tertukar di dapil II. Kemudian di propinsi Jawa Barat terdapat banyak temuan yakni pelanggaran administratif sebanyak satu temuan, politik uang sebanyak enam temuan dan juga ditemukan kekerasan keamanan yang terjadi sebanyak 2 kejadian.

 

❖ Kertas suara yang banyak tercoblos pun di temukan oleh Relawan KIPP di berbagai daerah, ini sangat berpotensi adanya kecurangan dan mempengaruhi hasil pemilu.

 

❖ Sebelumnya sejak semalam relawan KIPP sudah menemukan banyak kendala di logistik, seperti kertas suara masih dalam proses pelipatan ini ditemukan di propinsi banten disebabkan kekurangan kertas suara dan banyaknya kertas suara capres/cawapres. Tidak hanya itu keterlambatan logistik pun ditemuan di Kalimantan Timur Kabupaten Kutai Barat Kecamatan Bentian hingga pukul 11 WIB ini berpotensi ditunda pemilu

 

❖ Sampai hari ini KIPP tetap akan melakukan pemantauan karena potensi pelanggaran bukan hanya pada saat pemungutan suara, tetapi bisa juga terjadi pada saat penghitungan suara di masing-masing tingkatan.

 

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *