TERKUAK ADANYA KECURANGAN PEMILU 2019 DARI PERTANYAAN HAKIM MK SUHARTOYO PADA TERMOHON

Katasandi- Rahman Sabon Nama dimintai pendapatnya terkait jalannya sidang pengadilan Mahkamah Konstitusi pada Minggu (23/6).

Rahman dalam pernyataannya mengatakan luar biasa sidang MK kali ini, ditonton tidak hanya rakyat Indonesia tetapi juga masyarakat dan pemimpin dari berbagai negara asing.

Sidang MK kali ini, pembelajaran hukum berharga buat rakyat Indonesia, menyaksikan secara langsung para bagawan hukum beragumentasi dengan dalil hukumnya masing-masing pihak untuk meyakinkan hakim MK.

Demikian pula para hakim MK dengan cerdiknya menggali berbagai informasi tidak hanya dari para saksi tetapi juga dari pihak yang berperkara, luar biasa jadi tontonan yang sangat menarik.

Secara kasat mata bisa dilihat dari pertanyaan hakim MK untuk mengorek dan memeriksa kecurangan kualitatif. Bagaimana
membuktikan dalil kecurangan TSM itu,
yang diklaim Terstruktur, Sistematis, dan Masif (TSM).

Mencermati pertanyaan hakim MK Suhartoyo pada termohon KPU pada Sidang MK hari Kamis (21/6) dengan menghadirkan saksi ahli IT dari termohon KPU yaitu Prof. Marsudi Wahyu Kisworo.

Saksi ahli menyebut adanya peluang kecurangan apabila data situng bisa diedit, pengeditan bisa dilakukan oleh oknum petugas KPU. Web situng dapat diedit yang menampilkan data situng.

Sedangkan data situng sesungguhnya, hanya bisa diakses, diedit maupun diperiksa kembali hanya oleh orang KPU. Karena kalau mau kembalikan angka suara itu asalnya dari KPUD, harus masuk ke KPUD untuk upload.

Kecurangan dimungkinkan, kecuali ada oknum KPUD melakukan itu, intervensi karena yang pegang adalah KPU, maka tidak bisa dilakukan orang diluar KPU, kecuali ada oknum?” jelas ahli IT dari KPU.

Rahman mencermati, pihak termohon dan terkait dalam dalil hukumnya ingin membuktikan pada pemohon dan hakim MK, tidak ada kecurangan terjadi, kalaupun ada tidak signifikan hanya sedikit kecurangan dan tidak dilakukan secara TSM, dengan selisih suara tidak ada kaitan dengan hukum pemilu jelas KPU dan pihak terkait.

“Hakim MK Suhartoyo dengan cerdik berkali-kali mengulang pertanyaan mengarahkan pada termohon KPU terkait diwilayah mana ketika input data dimasukan dalam situng KPU. Sepertinya diarahkan pertanyaannya untuk mengorek dan memeriksa kecurangan kualitatif,” ungkap Rahman.

“Terlihat hakim Suhartoyo mengarah pertanyaannya untuk menggali/memeriksa kecurangan proses pemilu agar bisa memperoleh bukti keadilan substantif dari termohon, bagaimana membuktikan curang TSM itu,” imbuhnya.

Termohon KPU terjebak dengan menjelaskan bahwa koreksi dilakukan KPU ditingkat kecamatan dan Kabupaten/Kota yaitu koreksi form bukan koreksi situng.

Data keamanan situng tidak tertanggu karena data yg diinput dilakukan secara berjenjang dari TPS, kelurahan/desa ke tingkat Kecamatan dan Kabupaten/Kota untuk kemudian diapload ke Situng.

Rahman mengatakan dari jawaban termohon yaitu KPU secara kasat mata, jelas dapat diketahui kecurangan terjadi, KPU sepertinya tidak sadar, terjebak atas pertanyaan hakim Suhartoyo.

Tugas KPPK dan KPU ditingkat kecamatan dan Kabupaten/kota adalah melakukan rekapituasi suara apa adanya dari setiap TPS. Dengan demikian dapat diketahui, dari koreksi itu yang kemungkinan terjadinya peluang kecurangan yang dilakukan oleh oknum KPU atau pihak lain yang mungkin disusupkan ke KPU.

“Karena sebenarnya form C. 1 plano yang diinput KPU dari setiap TPS yang ada di setiap kabupaten/kota itu diduga ternyata sudah dikoreksi sesuai dengan skenario kecurangan secara TSM,” beber Rahman.

Oleh karena itu penyerahan alat bukti merupakan syarat formal mutlak yang harus dibuktikan oleh pemohon, salah satunya dari 2 org ahli IT dan 14 saksi yang diajukan pemohon dalam sidang MK sebelumnya.

Yang mungkin menjadi masalah dari pemohon ketika pemeriksaan, menghadirkan saksi kunci yaitu Agus Mohamad Maksum terkait permasalahan 17,5 juta DPT yang dianggap siluman, karena ditemukan DPT dalam bentuk KK infalid/manipulatif dalam satu KK terdapat 1355 orang.

“DPT manipulatif tersebut ditemukan di Kab. Banyuwangi, Kab.Majalengka, Kab. Magelang dan Kab. Bogor, dengan alamat berbeda-befa,” jelas saksi kunci Agus Maksum.

Hakim Suhartoyo bertanya apakah bisa dibuktikan pemilih fiktif menggunakan hak pilihnya atau tidak karena terdaftar dalam DPT, dan hakim MK meminta bukti terkait DPT siluman tersebut, sayangnya pemohon tidak bisa menghadirkan bukti ketika hakim MK meminta bukti P. 155 terkait DPT.

Seharusnya hakim MK meminta apakah bisa dicek lewat IT 17,5 juta DPT fiktif menggunakan hak pilihnya atau tidak? Karena kemungkinan suara 17,5 juta DPT siluman tersebut hanya digunakan untuk penggelembungan suara.

“Oleh karena itu, menurut saya Hakim MK bisa menghitung/kroschek melalui data jumlah pemilih pilpres dengan jumlah suara pemilih legislatif DPR dan DPD. Sehingga dapat diketahui apakah ada jecurangan TSM dengan penggelembungan suara pilpres atau tidak, dengan membandingkan jumlah DPT suara pemilih pileg DPR atau DPD apa jumlahnya sama dengan DPT pilpres atau berbeda dengan jumlah suara DPT pileg/DPD,” ungkap Rahman.

Terjaminnya keutuhan NKRI dari disintegrasi bangsa tidak terlepas dari keputusan pengadilan hakim MK, oleh karena itu cucu pahlawan Adipati Kapitan Lingga Ratu Loli itu mengingatkan agar hakim MK harus bertindak profesional, jujur dan adil dengan berpedoman tidak hanya pada UU dan konstitusi UUD 1945, tetapi juga rasa keadilan masyarakat.

Terlepas dari apapun argumen hukumnya, ada dua hal penting yang harus menjadi rujukan strategis kita sebagai bangsa, yang ditunggu oleh rakyat dari Mahkamah Konstitusi. Dua hal penting untuk menjamin tegaknya demokrasi dan terciptanya ketertiban kelangsungan hidup rakyat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara yaitu:

Pertama, keputusan penting Hakim Mahkamah Konstitusi terkait status cawapres KH. Maruf Amin apakah sebagai pegawai BUMN atau tidak.

Kedua, apakah Hakim MK menjadikan rujukan utama dalam keputusannya dengan berlandaskan pada pasal Jurdil/Luber yang termaktub dalam konstitusi RI UUD 1945 pasal 22 C ayat 1.

Penulis: Soehartanto

 

Sumber: https://inspiratormedia.id/politik/terkuak-adanya-kecurangan-pemilu-2019-dari-pertanyaan-hakim-mk-suhartoyo-pada-termohon/

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *