Desa Siluman Vs Lem Aibon

Katasandi – Menteri Keuangan Sri Mulyani memberikan pernyataan yang mengjutkan. Menurut Sri Mulyani ada beberapa Desa siluman yang tidak memiliki penduduk namun tetap menerima bantuan Dana Desa yang cukup fantastis.

https://kumparan.com/kumparanbisnis/fakta-fakta-dana-desa-yang-diisap-desa-siluman-1sBxg9YVNmq

Sri Mulyani mengatakan, banyak pihak yang memanfaatkan Dana Desa secara tak bertanggungjawab. Salah satunya dengan munculnya “Desa Siluman” alias desa-desa tak berpenghuni demi mendapat kucuran Dana Desa.

Berdasarkan data Kementerian PDTT, Indonesia memiliki 74.597 desa di 2019. Dengan pagu anggaran Dana Desa dalam APBN 2019 sebesar Rp 70 triliun, setiap desa mendapatkan rata-rata Rp 938 juta tahun ini.
“Sekarang muncul desa-desa baru yang enggak ada penduduknya karena adanya Dana Desa,” ujar Sri Mulyani di Ruang Rapat Komisi XI DPR RI, Jakarta, Senin (4/11).
Untuk itu, ke depan pihaknya akan melakukan evaluasi dengan memperketat aturan pencairan Dana Desa. Namun demikian, Sri Mulyani belum menjelaskan secara detail komponen apa saja yang akan diperketat untuk pencairan Dana Desa tersebut.
“Makanya kita mau evaluasi karena adanya transfer setiap bulannya,” katanya.
Dana Desa sendiri dicairkan melalui tiga tahapan. Dana Desa dicairkan dari RKUN (Rekening Kas Umum Negara) ke RKUD (Rekening Kas Umum Daerah) dalam tempo tertentu. Pernyataan Sri Mulyani ini sontak menarik perhatian Publik, mengingat Dana Desa yang disalurkan pemerintah setiap Tahun nya tidak Main-main.

Belum lagi, kondisi perekonomian Indonesia saat ini cukup mengkhawatirkan, jika anggaran dana Desa yang diberikan kepada Desa Siluman tersebut bisa dimanfaatkan untuk mendorong perekonomian di wilayah lain mungkin perkembangannya akan terlihat nyata. Yang disayangkan, pernyataan ini muncul setelah 5 Tahun Dana Desa berjalan. Tidak ada satupun aktivis anti Korupsi yang menyoroti hal ini, hingga anggaran Negara hilang Miliaran rupiah selama satu Periode Jokowi.

Kasus Lem Aibon di DKI Jakarta
Berbeda halnya dengan kasus Desa siluman, di DKI jakarta Ramai isu yang disoroti oleh Partai Solidaritas Indonesia terkait rancangan APBD DKI Jakarta mendatang, terkhusus masalah belanja Lem Aibon.
Sebelumnya, PSI Merupakan partai yang didirikan dengan Platform Anti korupsi dan Pendukung militan Jokowi. Kiprah PSI sebagai partai yang sangat anti dengan korupsi muncul disetiap ada isu korupsi, namun PSI hilang suara saat revisi UU KPK diketuk. Meskipun tidak ada perwakilan di DPR RI, namun tak pernah terdengan suara sumbang aktivis PSI melontarkan kritik dan penolakan terhadap revisi UU KPK.
Kembali ke persoalan DKI, Belum lama ini anggota DPRD asal PSI menyoroti Dumy APBD DKI jakarta yang berencana membelanjakan Lem Aibon dengan nilai yang cukup fantastis, bahkan Miliaran rupiah. Bukan hanya lem aibon, APBD DKI juga direncanakan membeli Alat tulis kantor dengan penganggaran yang gila-gilaan.

https://news.detik.com/berita/d-4764790/psi-soroti-anggaran-lem-aibon-rp-82-m-untuk-sd-di-jakbar-disdik-salah-ketik

Rancangan Anggaran yang menurut Anies Baswedan, baru sebagai Dummy dan belum di ajukan ke DPRD DKI mendapat sorotan tajam dari berbagai aktivis yang anti terhadap korupsi. Mulai dari kalangan artis hingga politisi yang jika di telusuri memiliki kesamaan, yaitu sebagai Pendukung militan Ahok di Pilkada DKI lalu dan Jokowi di Pemilu 2019.

Merespon rancangan APBD yang belum pernah di ajukan di DPRD tersebut, Anies selaku Gubernur di bully habis-habisan meskipun sebelum para aktivis itu tau, Anies sudah mengklarifikasi dengan video bahwa dirinya sudah mengoreksi terlebih dahulu kejanggalan dari hasil kerja anak buahnya.

Respon Yang Berbeda

Dari kedua kasus tersebut, ada respon yang berbeda dari kalangan aktivis anti korupsi khususnya PSI. Hal ini tentu membuat tanda tanya besar bahwa apakah benar para aktivis anti korupsi tersebut khususnya PSI ingin menjaga uang rakyat atau benar hanya mencari panggung dan sensasi. Semua nya mungkin benar.

Namun yang perlu digarisbawahi adalah sejatinya sikap anti korupsi itu muncul dimana ketika ada kerugian negara. Dalam dua perkara ini, kejadian lem aibon belum memunculkan kerugian negara, sementara Desa Siluman sudah habiskan uang negara miliaran rupiah selama lima tahun namun minim soroton.

Tentu kita teringat apa yang dikatakan Pram, “Adil lah sejak dalam pikiran” sehingga untuk mengkritik kita sudah harus berlaku adil. Hal ini bertujuan tentunya untuk mencerdaskan masyarakat kita dan memberikan pendidikan politik yang benar.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *