Pernah Tolak Kembalikan Uang Negara 191 Miliar, Sekarang Mau Jadi Dirut BUMN. Nagabonar : Apa Kata Dunia ?

Katasandi – Mantan Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahja Purnama Alias Ahok Penah dituntut oleh Badan Pemeriksa Keuangan untuk mengembalikan Uang Negara yang tidak jelas pertanggung Jawabannya saat masih menjadi Gubernur DKI Jakarta sebesar 191 Miliar. Hal tersebut terkait proyek pembelian Rumah Sakit Sumber Waras.

Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Harry Azhar Aziz mengungkapkan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta harus mengembalikan kerugian negara sebesar Rp 191 Miliar terkait pembelian lahan Rumah Sakit Sumber Waras.

Harry menjelaskan pengembalian itu merupakan amanat Pasal 23E ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa hasil pemeriksaan tersebut ditindaklanjuti lembaga perwakilan dan atau badan sesuai dengan undang-undang. Berdasarkan amanat tersebut, pemerintah Provinsi DKI Jakarta tetap harus menindaklanjuti Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2014 yang telah diterbitkan BPK.

“Ya itu kan ada indikasi kerugian negara yang ditulis di dalam laporan Rp 191 miliar. Nah itu harus dikembalikan,” Kata Agus di Kompleks Gedung BPK, Jakarta, Senin (20/6/2016).

Selang Beberapa Tahun berlalu, saat ini Ahok tengah digadang-gadang menduduki kursi Direktur Utama Salah satu BUMN ternama. Ada Dua BUMN dikaitkan dengan Nama Ahok, Yaitu Pertamina dan Inalum.

Sebagai Pendukung Jokowi di Pilpres, itu hal wajar, namun soal keamanan uang Negara tentu kita bertanya-tanya. Ahok seperti kebal Hukum dari pemeriksaan Komisi Pemberantasan Korupsi yang rutin seliweran diseluruh Indonesia menangkap Pejabat yang mereka sebut Koruptor.

Kontroversi-kontroversi ahok lainnya terkait pembangunan simpang susun semanggi yang di bangga-banggakan tanpa APBD. Hal tersebut luput dari pemeriksaan, padahal membangunan apapun untuk Negara mestinya menggunakan Anggaran Negara.

Lepas dari jeratan korupsi dengan Aman akhirnya Ahok tertahan dipasal penghinaan Agama. Terbukti bersalah dan dijebloskan kedalam penajara. Setelah menjalani Hukuman Ahok kembali ingin terjuan ke dunia Politik dimulai dari Direktur BUMN.

Dengan sederet Kontroversi tersebut, memang kita tidak berhak menjustifikasi seolah Ahok adalah orang yang tidak boleh memiliki posisi penting di Republik ini, namun kita tentu bertanya, apakah dihadapan Ahok hukum dan lembaga seperti KPK tak punya nyawa ? Yang lebih menghebohkan adalah perseteruan Ahok dengan Lembaga Auditor Negara, BPK.

Ahok menjatuhkan lembaga tersebut dengan tidak taat aturan. Bahkan disitu KPK sebagai lembaga pemberantasan Korupsipun hanya berkata soal Niat Jahat.

Setelah sederet kontroversi tanpa pengadilan hukum yang jelas, dan bahkan jika dibandingkan dengan hal sama yang terjadi pada pejabat Negara lainnya terlihat sangat beda perlakuan, saat ini ahok bersiap-siap akan memimpin salah satu sumber keuangan Negara yaitu Perusahaan Badan usaha Milik Negara.

Tiba-tiba teringat kata Jendral Nagabonar, Alamak, Apa Kata Dunia ?

 

https://megapolitan.kompas.com/read/2016/06/21/17505261/ahok.tolak.kembalikan.rp.191.miliar.yang.diminta.bpk.sebagai.kerugian.negara

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *