oleh

Regulasi Penyelengaraan Haji, Ace Hasan Sampaikan Peran Penting DPR

Bandung Barat, Katasandi.id – Komisi VIII DPR RI memiliki peran yang penting dan strategis dalam penyelenggaraan ibadah haji. Hal itu ditegaskan Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI, Ace Hasan Syadzily dalam acara Jagong Masalah Haji dan Umrah Tahun 2022 angkatan III, Sabtu (26/11/2022) di Mason Pine, Bandung Barat.

Menurut Ace, DPR terus berkomitmen mendorong penyelenggaraan ibadah haji yang berkualitas. Salah satunya ialah dengan terus memperbaiki regulasi yang mengatur haji dan umrah. Diantara pengaturan baru dalam UU No. 8 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah adalah tentang penggantian kuota jamaah yang meninggal sebelum keberangkatan, usia prioritas keberangkatan hingga kuota pendamping bagi KBIHU yang dapat memberangkatkan di atas 130 jamaah.

“Saya ingin menyampaikan kepada bapak ibu sekalian. Peran kami di Komisi VIII itu sangat menentukan dalam penyelenggaraan ibadah haji. Karena kami lah yang membuat regulasi. Kemenag, Kemenkes, Kemenhub, termasuk juga BPKH, itu menjalankan keputusan politik yang dibuat DPR.”

“Saya banyak mendapatkan masukan misalnya, Kang Haji, karena daftar tunggu panjang, banyak orang sepuh (tua). Lalu sebelum berangkat meninggal. Maka dalam UU yang baru tahun 2019, bagi yang meninggal dapat diserahkan kepada ahli warisnya tanpa harus menunggu. Kita tegaskan dalam UU bahwa usia di atas 60 tahun kita prioritaskan. Peraturan teknisnya diatur dalam Peraturan Menteri Agama.”

Ace Hasan Syadzily (Istimewa)

“Di dalam UU sebelumnya, tidak diatur soal KBIH. Di dalam UU yang baru, kita atur. KBIH diakui sebagai lembaga yang membantu Pemerintah menyelenggarakan ibadah haji. Dan diberikan alokasi kuota jika memenuhi 130 jamaah,” jelas Ace.

Selanjutnya, Ace juga menyinggung soal peran Komisi VIII DPR dalam pembahasan biaya penyelenggaraan ibadah haji.

“Yang menentukan besaran biaya haji itu siapa? DPR (Komisi VIII). Karena UU nya menyebut demikian. Tambahan biaya, kalau tidak disetujui Komisi VIII, nggak bisa juga,” kata politisi Golkar itu.

“Tahun 2022, saya ditugaskan juga menjadi ketua Panja Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH). Alhamdulillah kita bisa berangkat dengan kuota 100.051 (setengah dari kuota normal),” pungkas Ace.

Untuk diketahui, acara Jamarah Angkatan III ini ikuti Kepala KUA, para penyuluh agama, perwakilan KBIHU dan juga tokoh-tokoh ormas Islam.(*)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *