by

Survei LeKAD: Penghabis Stok Minyak Goreng, Konsumsi Berlebihan Diacara Keramaian

Bengkulu, Katasandi.id – Lembaga Kajian Aspirasi Daerah (LeKAD) baru saja melakukan survei penelusuran dan menemukan fakta baru dilapangan terkait kelangkaan dan mahalnya harga Minyak Goreng.

Direktur Litbang, Lembaga Kajian Aspirasi Daerah (LeKAD), Sudarwan Yusuf menemukan ada pola bisnis minyak goreng yang di luar kebiasaan sehingga bisa diduga sebagai penyebab harga naik dan Pemerintah harus cermat melihat ini. Pola bisnis itu berupa munculnya merek-merek baru minyak goreng kemasan yang harga peredarannya sama persis dengan harga minyak goreng kemasan bermutu baik sebelum terjadi kenaikan.

“Kita adakan survey lapangan memantau harga-harga minyak goreng di pasaran, kita menemukan banyak bermunculan merek-merek baru minyak goreng kemasan dengan perbandingan di level harga normal kemasan produk lama yang sudah biasa beredar, namun harga produk lama itu naik saat ini,” ungkap Sudarwan memaparkan temuannya.

“Apakah produsen merek baru ini notabene adalah produsen yang sama dari minyak goreng kemasan yang sudah lama beredar, apakah ini merek dari pabrik baru yang muncul, kita mencoba menelusuri lebih terperinci” jelas Sudarwan menambahkan penjelasannya.

Selain itu menurut Sudarwan, Pemerintah Daerah melalui Disperindag dan Lembaga terkait untuk tidak diam saja dengan fakta lapangan yang di temukan. Ia mengungkapkan, Pemerintah itu punya otoritas untuk mengambil kebijakan strategis mengatur permainan produksi barang yang menyangkut kebutuhan masyarakat banyak.

“Bila melihat kondisi ini, kita mensinyalir pihak produsen sangat berkuasa memainkan pola bisnisnya tanpa ada sedikit pun campur tangan Pemerintah Daerah khususnya untuk bisa menstabilkan harga minyak goreng. Simple nya begini, kalau ada merek baru minyak goreng kemasan yang beredar, kenapa harganya bisa langsung sama dengan harga normal sebelum terjadi kenaikan, bukankah izin edar dan penetapan harga barang khusus bahan pokok ada di tangan Pemerintah,”paparnya.

Dalam hal yang sama, Direktur Kajian Ekonomi dan Pembangunan, Lembaga Kajian Aspirasi Daerah (LeKAD), Ibnu Hajar, memandang permasalahan ini bukan semata dari aspek produksi dan distribusi. Namun harus dipandang dari pola konsumtif masyarakat sejak status PPKM mulai diturunkan dan Pemerintah memperbolehkan kegiatan keramaian salah satunya pesta pernikahan.

“Kami menganalisa secara menyeluruh apa-apa saja sebenarnya yang menjadi pokok permasalahan yang menjadi penyebab sehingga terjadi kelangkaan minyak goreng dalam selang waktu baru-baru ini. Kita coba membandingkan ketika pemberlakuan level PPKM dari bulan Juli 2021 sampai dengan akhir Desember 2021, secara umum tidak terjadi kelangkaan khususnya minyak goreng. Namun setelah status PPKM dicabut dan masyarakat diperbolehkan menggelar acara keramaian seperti pernikahan, cepat sekali terasa kenaikan harga minyak goreng, dan sebenarnya juga terjadi kenaikan di bahan makanan lainnya seperti Daging Ayam Potong serta cabai merah,” ungkap Ibnu membeberkan hasil kajiannya.

Upaya jangka pendek itu, dibeberkan Ibnu seperti Pemerintah Kota bisa mengatur pola konsumtif berlebihan masyarakat dengan membatasi intensitas acara keramaian masyarakat seperti Pesta Pernikahan yang selama ini tidak pernah terprediksi oleh Pemerintah sebagai salah satu penyebab naiknya harga bahan makanan.

“Bisa kita hitung bersama, di Kota Bengkulu ini ada 67 Kelurahan, dan diasumsikan saja dalam satu kelurahan itu ada lima acara pernikahan di hari Sabtu dan Minggu, maka diperkirakan ada 335 acara pernikahan yang membutuhkan bahan makanan di pasar untuk komsumsi acara. Akan tapi bukan berarti masyarakat dilarang haknya untuk melakukan pesta pernikahan, namun sejatinya Pemerintah bisa melakukan antisipatif atas sebab dari kelangkaan salah satunya minyak goreng saat ini,” bebernya.

Sementara itu Direktur Kajian Bidang Kemasyarakatan, LeKAD Muslim Z menilai operasi pasar minyak goreng yang dilakukan Disperindag Provinsi Bengkulu pertanggal 22 Februari 2022 adalah langkah yang sigap dan tepat untuk mengamankan pemenuhan kebutuhan minyak goreng khususnya masyarakat ekonomi lemah yang sangat terdampak atas kenaikan harga ini. Ia juga menilai, seharusnya kebijakan operasi pasar seperti ini langsung juga disambut oleh Pemerintah Kota Bengkulu dan Kabupaten agar bisa merata dan jangkauannya lebih luas. Dan sangat disayangkan beredar rilis informasi dari Pemerintah Kota Bengkulu yang menyatakan saat ini belum perlu dilakukan operasi pasar.

“Kita menyambut baik upaya Pemprov Bengkulu melalui Disperindag yang cepat melakukan operasi pasar minyak goreng per tanggal 22 Februari ini. Tindakan sigap seperti ini yang patut kita apresiasi dan setidaknya sudah ada upaya konkrit Pemprov mengatasi kenaikan harga minyak goreng.

“Namun kami mencermati pernyataan Pemerintah Kota Bengkulu yang menganggap operasi pasar belum perlu dilakukan, masyarakat kembali mempertanyakan mana upaya Pemerintah Kota Bengkulu, sedangkan situasi ini sudah dirasakan mempersulit kadaan masyarakat. Lebih bijak sebaiknya Pemerintah Kota Bengkulu bisa mengambil langkah strategis jangka pendek dan jangka panjang,” ungkap Muslim Z saat ditemui di Gedung Graha Media Jl. Musi Padang Harapan.

Selain itu, paradigma naiknya harga minyak goreng dinilai sebagai imbas dari berubahnya status PPKM mulai dari awal bulan Januari 2022 sampai dengan saat ini yang tidak diperkirakan ini akan terjadi, baik itu tidak ada antisipasi dari Pemerintah dan pihak produsen. Terlepas dari adanya informasi terkuaknya penimbunan minyak goreng di Sumatera Utara yang baru saja diungkap oleh pihak Kepolisian.(Rls)

About Author: Redaksi

Gravatar Image
Katasandidotid Merupakan Media Siber/ Media Online yang bernaung pada Perusahaan, PT. Pemuda Karya Perkasa (PPAT) Deni Yohanes, S.H., M.Kn. Nomor 64. Tanggal 28-01-2021. Katasandidotid Merupakan Media Online/ Siber yang tergabung dalam Organisasi Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) Provinsi Bengkulu.

Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.